Otokritik, SBY Sebut Lima Penyakit Pemerintah

Rifertar- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengevaluasi kinerja pemerintahan, dan melihat ada lima penyakit yang membuat program pemerintahannya tak berjalan.

Hal itu diungkapkan SBY saat memimpin Rapat Kerja Pemerintah dengan Gubernur di Istana Bogor, Jawa Barat, 21 Februari 2011. Menurut SBY, penyakit itu juga disebabkan birokrasi buruk, baik di pemerintah pusat maupun daerah.

Pertama, SBY menyebut, pemerintah pusat yang birokrasinya berjalan lambat, dan tidak sesuai perencanaan. "Dalam sidang kabinet diputuskan A, Menteri mengerti A. Tapi begitu mengalir di Kementerian sering terhenti, sebulan-tiga bulan tidak ada kabar," kata SBY.

Tidak berjalannya program, menurut SBY karena pejabat di Kementerian masih meributkan sendiri mengenai program yang telah dibuat. Terkadang ada perbedaan pikiran dengan pejabat eselon I.

"Seharusnya mereka sadar top decision maker itu Presiden, policy maker itu menteri. Sekali kita putuskan, jangan ada diskusi kemudian tidak mengalir, rugi kita," ucapnya.

Kedua, pemerintah daerah juga sering menghambat program yang sudah diputuskan pemerintah pusat. SBY kemudian mencontohkan ada program yang tidak berjalan karena Bupati dan Walikotanya tidak setuju.

"Saya baru dilapori belakangan. Kalau ada alasan masuk akal boleh, tapi kalau tidak, padahal itu investasi yang bisa mengurangi pengangguran dan menggerakkan ekonomi lokal," ujar SBY.

Ketiga, SBY mengatakan investor sering ingkar janji. Sehingga banyak program seperti jalan tol hingga perkebunan tidak dijalankan. "Terkunci, sehingga rakyat kita tidak dapat apa-apa," tuturnya.

Keempat, ada regulasi yang menghambat. Menurut SBY, sebetulnya sejumlah aturan regulasi ini dapat diperbaiki, selama belum menjadi UU atau UUD '45 yang memiliki mekanisme sendiri untuk merevisi.

Kelima, SBY menyebut ada kepentingan politik tidak sehat. Ini dapat terjadi di pemerintah pusat, ataupun daerah.

"Mari kita berpikir jernih. Politik harus membawa solusi, tak boleh diartikan untuk kepentingan sempit, untuk mengunci segalanya. Karena yang tidak dapat apa-apa adalah rakyat kita," SBY menjelaskan.

sumber(vivanews.com)