Rifertar- Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menantang Komisi
Pemberantasan Korupsi untuk mengusut kebijakan-kebijakan pemerintah yang
terindikasi money politics atau politik uang.
Tantangan ini disampaikan Megawati saat mengisi ceramah di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Ancol, Jakarta, Sabtu 7 September 2013. Ketua KPK Abraham Samad tampak hadir. Samad diundang untuk menjadi pembicara dalam acara tersebut.
Megawati menilai, program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan Sosial (Bansos), menjadi modus pejabat incumbent untuk menyuap rakyat.
"Setiap mau ada pilkada diselaraskan kapan mulai Bansos. Makanya ketika mereka berikan, bukan bantuan dari pemerintah atau negara, tapi tersembunyi bantuan dari calon, terutama incumbent. Selalu pakai cara Bansos, BLT atau BLSM," kata Megawati.
Menurut Presiden ke-5 ini, program BLT atau BLSM adalah pembodohan bagi masyarakat. Kata dia, dengan sengaja penguasa mendidik masyarakat menjadi peminta-minta.
"Masa bangsa disuruh ngemis dan ngantri buat minta sumbangan terus?" ujarnya.
Istri almarhum mantan Ketua MPR Taufiq Kiemas itu juga meminta para penyelenggara pemilu, khususnya KPU, untuk memperketat terjadinya praktek money politics. Dengan struktur yang luas sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia, KPU harus mampu menciptakan pemilu yang bersih.
"Struktur KPU dari pusat sampai ke daerah, seharusnya ada sebuah kendali yang kuat untuk bisa menentukan sistem yang tegak lurus," tuturnya.
Tantangan ini disampaikan Megawati saat mengisi ceramah di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Ancol, Jakarta, Sabtu 7 September 2013. Ketua KPK Abraham Samad tampak hadir. Samad diundang untuk menjadi pembicara dalam acara tersebut.
Megawati menilai, program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan Sosial (Bansos), menjadi modus pejabat incumbent untuk menyuap rakyat.
"Setiap mau ada pilkada diselaraskan kapan mulai Bansos. Makanya ketika mereka berikan, bukan bantuan dari pemerintah atau negara, tapi tersembunyi bantuan dari calon, terutama incumbent. Selalu pakai cara Bansos, BLT atau BLSM," kata Megawati.
Menurut Presiden ke-5 ini, program BLT atau BLSM adalah pembodohan bagi masyarakat. Kata dia, dengan sengaja penguasa mendidik masyarakat menjadi peminta-minta.
"Masa bangsa disuruh ngemis dan ngantri buat minta sumbangan terus?" ujarnya.
Istri almarhum mantan Ketua MPR Taufiq Kiemas itu juga meminta para penyelenggara pemilu, khususnya KPU, untuk memperketat terjadinya praktek money politics. Dengan struktur yang luas sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia, KPU harus mampu menciptakan pemilu yang bersih.
"Struktur KPU dari pusat sampai ke daerah, seharusnya ada sebuah kendali yang kuat untuk bisa menentukan sistem yang tegak lurus," tuturnya.
No comments: